JAKARTA – Kader PDI Perjuangan (PDIP) yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo membacakan rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) II, Kamis (23/6) kemarin.
Salah satu rekomendasi yang dibacakan yakni bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Namun, hingga rakornas berakhir, Megawati belum memberikan nama capres yang akan diusung untuk maju ke PIlpres 2024.
“Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof. DR.(H.C.) Megawati Soekarnoputri,” kata Ganjar yang langsung disambut tepuk tangan dan sorakan oleh kader PDIP, dikutip Jumat (24/6)
Kemudian Ganjar membacakan enam poin lain rekomendasi Rakernas II PDIP ini.
Dalam penutupan Rakernas II PDIP, Ganjar mendapatkan tugas untuk membacakan rekomendasi terkait ideologi Pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024.
Sementara, dalam pidato penutupannya, Megawati menyebut belum selesai merumuskan capres yang akan diusung.
“Karena saya ketum harus menghitung, perhitungan saya belum selesai,” kata Mega sambil makan bakso usai penutupan Rakernas PDIP.
Mega mengaku tak mau buru-buru mengumumkan nama capres sebab Pilpres masih dua tahun lagi.
“Tentu semuanya berpikir kenapa ya ibu, sudah banyak itu pertanyaan kapan mau mendeklarasikan capres dan cawapres. Ya sabarlah sedikit. Orang waktunya masih dua tahun lah. Ya boleh dong saya umpetin aja terus,” kata Megawati.
Megawati menegaskan bahwa dirinya dalam mencari sosok pemimpin tak sekadar mengandalkan elektoral semata.
Menurutnya, pemimpin yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis dan mumpuni.
“Maka pemimpin yang saya cari bukan sosok yang mengandalkan elektoral semata. Pemilik yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis. Mumpuni. Memiliki kemampuan memimpin tata kelola pemerintahan untuk Indonesia yang begini besar,” tegasnya.
