Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menargetkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu menyetor kontribusi besar bagi penerimaan negara, yakni setara US$50 miliar atau sekitar Rp809 triliun (kurs Rp16.180 per dolar AS).
Dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Pengantar RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8), Prabowo menilai jumlah tersebut realistis jika melihat besarnya aset perusahaan pelat merah yang mencapai Rp1.000 triliun.
“BUMN minimal menyumbang US$50 miliar ke pendapatan negara. Kalau itu tercapai, APBN kita tidak akan defisit,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan pengelolaan BUMN harus dilakukan secara profesional dan efisien agar optimal memberi pemasukan bagi negara. Ia juga menyoroti praktik pemberian tantiem (bonus berbasis laba) kepada komisaris yang dinilai tidak sebanding dengan kinerjanya.
Prabowo mengungkapkan, ada komisaris yang hanya menghadiri rapat sebulan sekali namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun.
“Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” tegasnya.
Untuk itu, Prabowo menginstruksikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melakukan pembenahan struktural, mulai dari memangkas jumlah komisaris hingga menghapus tantiem bagi komisaris BUMN. Ia juga memastikan direksi perusahaan yang merugi tidak berhak menerima bonus.
“Tadinya pengelolaannya tak masuk akal. Perusahaan rugi, komisaris banyak. Saya potong setengah, paling banyak enam orang, atau empat sampai lima. Saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, jika ada direksi atau komisaris yang keberatan dengan kebijakan ini, banyak anak muda yang siap menggantikan.*
