JAKARTA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembela Rakyat (Gempar) menggelar aksi unjuk rasa mendesak Menteri BUMN Erik Tohir untuk segera mencopot Direktur PT Perkebunan Nusantara karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana pensiun perusahaan tersebut.
Aksi demo itu digelar di Gedung Agro Plaza, Kejaksaan Agung RI dan Kantor PT. Perkebunan Nusantara Jalan Rasuna Said, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).
“Kami meminta kepada menteri BUMN untuk mencopot direktur PTPN karena diduga telah melakukan korupsi dana pensiun,” ujar Umam selaku Ketua Koordinator Gempar.
Selain itu Gempar juga meminta kejaksaan agung RI untuk memeriksa direktur dan seluruh jajaran direksi PTPN terkait kasus ini. “Tangkap dan penjarakan seluruh oknum yang terlibat di PTPN apabila dugaan tersebut benar,” tegasnya.
Laporan Audit BPKP oleh Kementerian BUMN
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyerahkan laporan audit BPKP kepada Kejaksaan Agung setelah ditemukan kerugian negara di empat dana pensiun (dapen) BUMN. Hasil audit itu telah ditunggu lama karena menentukan arah pengelolaan dana pensiun perusahaan negara ke depan.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan untuk tahap awal pihaknya melakukan empat audit dalam dana pensiun milik negara.
“Kami coba audit 4 Dapen BUMN, PTPN (Dapen Perkebunan], Inhutani, Angkasapura 1, IDFood. Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara sekitar Rp300 miliar. Angka ini bisa lebih besar lagi,” kata Erick di Kejaksaan Agung dikutip bisnis.com, Selasa (3/10/2023).
Sebagaimana diketahui, Dapenbun merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang mengelola Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) karyawan PT Perkebunan Nusantara dan afiliasi sebagai pendiri adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
Kemudian 20 Pemberi Kerja yang lain sebagai mitra pendiri yang terdiri dari PT Perkebunan Nusantara I s.d XIV, Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP), PT Sarana Agro Nusantara (SAN), PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN).
Lalu PT Nusantara Medika Utama (PT NMU), PT Nusantara Sebelas Medika (PT NSM), dan PT Rolas Nusantara Medika (PT RNM). Sedangkan IDFood merupakan brand name holding pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Holding ini terdiri dari eks BUMN, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia.
Kemudian PT Berdikari, dan PT Garam, serta 11 Anak Perusahaan existing yang terdiri dari, PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Laras Astra Kartika, PT Mitra Kerinci, PT Rajawali Nusindo, PT GIEB Indonesia, PT Mitra Rajawali Banjaran, PT Rajawali Citramass, dan PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.
Erick menyebut secara keseluruhan terdapat 48 Dapen yang dikelola oleh BUMN. Dari jumlah itu, 70 persen dalam kondisi sakit atau sekitar 34 perusahaan.
