JAKARTA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut mayoritas responden tidak setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027.
Responden menjawab kurang setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027 sebesar 32,9 persen. Sementara menjawab tak setuju sama sekali sebesar 25,1 persen. Sementara yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 35,5 persen.
“Hal ini menunjukkan aspirasi sebagian elite yang menginginkan perpanjangan jabatan presiden hingga 2027 tidak sesuai preferensi mayoritas warga,” kata dia.
Burhan juga membeberkan bahwa hasil survei yang dilakukan Indikator Politik menunjukkan mayoritas publik setuju pemilu 2024 tetap digelar meski dalam keadaan pandemi Covid-19.
Ia menyebut, hasil survei Desember 2021 lalu itu sengaja dilakukan olehnya untuk merespons pihak-pihak yang menggunakan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo untuk mendorong agenda perpanjangan masa jabatan presiden.
Dalam survei akhir tahun 2021 itu menunjukkan 67,2 persen responden memilih pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski tengah pandemi. Sementara 24,5 persen memilih pemilu ditunda hingga 2027. Dan 8,3 persen sisanya tak menjawab
Dalam akun twitter resminya @BurhanMuhtadi mengetakan, hanya seperempat warga yang setuju pemilu ditunda, itupun karena alas an pandemi.
“Hanya seperempat warga yang setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi,” kata Burhanuddin dalam akun Twitter resminya @BurhanMuhtadi dikutip Senin (27/2).
Tak Dukung Pemilu 2024 Walau Puas dengan Jokowi
Selain itu, Burhan turut membeberkan data bahwa tidak semua responden yang puas atas kinerja Presiden Jokowi setuju perpanjangan masa jabatan hingga 2027.
Mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi namun memilih tak setuju perpanjangan masa presiden terdapat 49,2 persen responden. Sementara yang puas terhadap Jokowi dan menginginkan perpanjangan masa jabatan sebesar 44,9 persen responden.
“Mereka puas terhadap kinerja Jokowi bukan berarti menginginkan masa jabatan ditambah. Itu dua hal yang berbeda,” pungkasnya.
