WASHINGTON D.C. – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown pada Selasa (30/9/2025) malam waktu setempat, setelah Senat gagal mencapai kesepakatan terkait rancangan undang-undang (RUU) anggaran tahunan.
Pemungutan suara berakhir dengan hasil 55-45, di bawah ambang batas minimal 60 suara untuk meloloskan RUU pendanaan. Kondisi ini membuat sebagian lembaga federal terpaksa menghentikan operasional karena pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk membiayai belanja negara di tahun fiskal baru yang dimulai 1 Oktober.
Buntut Perdebatan Subsidi Kesehatan
Kebuntuan ini dipicu oleh sikap Partai Demokrat yang ngotot mempertahankan subsidi layanan kesehatan dalam kerangka Affordable Care Act (ACA). Jika tidak diperpanjang, jutaan warga Amerika berisiko kehilangan akses terhadap layanan kesehatan terjangkau.
Namun, Partai Republik menolak syarat tersebut dan menuntut pengesahan RUU anggaran tanpa tambahan pasal apa pun.
Situasi semakin panas setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan ancaman menjelang pemungutan suara.
“Kami akan memecat banyak orang,” ujar Trump, seraya memperingatkan bahwa program-program yang didukung Demokrat bisa dibatalkan.
Dampak Shutdown: 150 Ribu Pegawai Dirumahkan
Akibat shutdown, lebih dari 150 ribu pegawai federal non-esensial dipastikan dirumahkan pekan ini, menyusul puluhan ribu lainnya yang telah kehilangan pekerjaan sepanjang tahun.
Sejumlah layanan publik ikut terdampak, mulai dari penutupan museum, taman nasional, hingga penghentian layanan administrasi publik. Pegawai esensial seperti polisi, militer, dan tenaga medis tetap bekerja, tetapi menghadapi ancaman keterlambatan gaji.
Adu Klaim Demokrat vs Republik
Pasca kegagalan voting, kedua partai besar saling tuduh.
- Patty Murai, Wakil Ketua Komite Alokasi Senat dari Demokrat, menegaskan:
“Jangan salah. Pemerintah kita ditutup karena Partai Republik menolak bernegosiasi dan melakukan pekerjaan mereka.” - Senator Demokrat Kirsten Gillibrand menyerukan agar Kongres “memprioritaskan keluarga Amerika daripada miliarder”.
- Mantan Wapres AS Kamala Harris ikut menuding:
“Partai Republik menguasai Gedung Putih, DPR, dan Senat. Ini shutdown mereka.”
Di sisi lain, kubu Republik balik menyalahkan Demokrat.
- Senator Wyoming Cynthia Lummis menuding Demokrat “bermain politik” dan menolak menjaga keberlangsungan pendanaan bagi rakyat serta taman nasional.
- Ketua DPR fraksi Republik Mike Johnson bahkan menuduh penutupan ini akan “membuat ibu dan anak kehilangan nutrisi, veteran kehilangan layanan kesehatan, serta badan bencana kekurangan dana di tengah ancaman badai.”
Fraksi Republik di DPR juga menggema dengan narasi serupa, menuding Demokrat “lebih mengutamakan imigran ilegal ketimbang rakyat Amerika yang bekerja keras.”
Jalan Buntu yang Berulang
Shutdown pemerintah AS bukan kali pertama terjadi. Namun, krisis kali ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, terutama jika berlarut. Pasalnya, perdebatan seputar subsidi kesehatan ACA telah lama menjadi isu panas dalam pertarungan politik antara Demokrat dan Republik.
Hingga kini, belum ada tanda kompromi nyata dari kedua belah pihak. Pertanyaan besar yang tersisa: berapa lama jutaan warga Amerika harus menanggung dampak dari kebuntuan politik di Washington?*
