JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membahas adanya ancaman militer yang berpotensi membahayakan kedaulatan dan keutuhan negara. Hal itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta hari ini, Kamis (20/1/2022).
Dalam kesempatan itu Prabowo mengatakan, secara geografis negara Indonesia terletak di wilayah Indo Pasifik yang memiliki lingkungan strategis dan sangat dinamis. Indo Pasifik merupakan kawasan yang mempertemukan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan Tiongkok.
“Indo Pasifik diposisikan sebagai hak dari interaksi dari negara-negara tersebut berada di kawasan secara bilateral maupun multilateral,” kata Prabowo Subianto saat membuka Rapim Kementerian Pertahanan Tahun 2022 di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Dijelaskan Prabowo, perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional yang sangat dinamis dan kompleks memunculkan berbagai ancaman. Baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida yang diprediksi masih akan mengancam kepentingan nasional di masa mendatang.
“Ancaman militer diperkirakan akan berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa,” ujar Prabowo Subianto.
Ancaman militer, lanjut Menhan, bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing ataupun kekuatan bersenjata dari dalam negeri seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan darat, laut maupun udara, separatisme serta ancaman infiltrasi, intelijen, dan spionase.
Menurutnya, pelanggaran wilayah di darat, laut maupun udara masih akan terjadi dalam bentuk lain, seperti pelanggaran wilayah perbatasan darat, pelanggaran perbatasan laut di wilayah yurisdiksi nasional, dan pelanggaran oleh kapal-kapal asing bersenjata dan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat-pesawat negara-negara asing.
Sementara itu, pada tatanan global, Prabowo mengungkapkan geopolitik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Untuk itu, kebijakan pertahanan negara harus mampu menjadi solusi dalam menghadapi ancaman yang mungkin ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis nasional, regional maupun global.
“Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara menjadi acuan bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyelenggarakan pertahanan negara,” terang Prabowo Subianto.
Penyelenggaraan pertahanan negara, kata Prabowo, berpedoman pada sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya.
“Sishankamrata harus dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu dan terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman yang mungkin akan kita hadapi,” tegas Prabowo Subianto.[]
