Pemerintah Gelar Transaksi Private Placement SUN Atas Penempatan Dana PPS

  • Bagikan

JAKARTA – Pemerintah berencana akan melakukan transaksi Private Placement terhadap Surat Utang Negara (SUN) pada periode Pebruari 2022, dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Direktur Penyuluhan, Pelayana, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor mengatakan pelaksanaan transaksi private placementun atas dana PPS tersebut akan dilakukan pemerintah pada hari, Jumat tanggal 25 Februari 2022 mendatang.

“Transaksi tersebut akan dilakukan pemerintah pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 mendatang, dengan tanggal setelmen pada hari Jumat berikutnya yakni tanggal 4 Maret 2022,” kata Neil, Senin (21/2).

Adapun klausal dalam seri-seri SUN yang akan ditawarkan pada periode Pebruari 2022, yakni untuk yang pertama, seri FR0094 (new issuance), mata uang Rupiah yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2028/ 6 tahun, jenis kupon Fixed Rate (Kupon Tetap), pembayaran kupon Semi Annual, range Yield sebesar 5,37 persen hingga 5,62 persen.

BACA JUGA :  Kemenag Minta Masyarakat Hormati Putusan MK yang Menolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

Kedua, adalah seri USDFR0003 (new issuance), mata uang USD yang jatuh tempo atau tenor pada tanggal 15 Januari 2032/10 tahun, jenis kupon Fixed Rate (Kupon Tetap), pembayaran kupon Semi Annual range Yield sebesar 2,80 persen sampai 3,15 persen.

Selanjutnya Neilmaldrin menjelaskan, untuk pelaksanaan transaksi Private Placement dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement.

Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

BACA JUGA :  Pemerintah Terus Berupaya Menyelesaikan Persoalan kelangkaan Minyak Goreng
Editor: Aly
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *