Jakarta – Pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran jumbo ini menjadi bagian dari delapan agenda prioritas nasional yang ditegaskan dalam Nota Keuangan 2026, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pemerataan akses belajar, hingga pengembangan sekolah unggulan di daerah 3T.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dari total anggaran tersebut, Rp150,1 triliun akan digunakan untuk pembangunan sekolah dan perguruan tinggi, termasuk sarana pendukung pembelajaran.
Adapun alokasi terbesar, yakni Rp401,5 triliun, diarahkan untuk mendukung siswa dan mahasiswa. Dana ini mencakup 1,2 juta penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bidikmisi, 4.000 penerima beasiswa LPDP, serta Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) senilai Rp9,4 triliun yang akan disalurkan ke 201 PTN dan lembaga terkait.
“Sekolah Unggul Garuda akan dikembangkan di sembilan lokasi daerah 3T, sebagai pengungkit pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (15/8).
SDM Unggul Jadi Kunci Daya Saing
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) berjalan seiring dengan industrialisasi dan transformasi digital. Menurutnya, kombinasi antara keterampilan kerja, penyederhanaan regulasi bisnis, peningkatan inovasi, serta adopsi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) akan menjadi game changer bagi daya saing ekonomi Indonesia.
Selain itu, RAPBN 2026 juga menyiapkan Rp37,5 triliun untuk perlindungan sosial terkait pendidikan, mulai dari bantuan biaya sekolah bagi keluarga kurang mampu hingga dukungan khusus bagi pelajar di wilayah tertinggal.
Melalui kombinasi antara perluasan akses pendidikan, penguatan riset, serta pengembangan sekolah unggulan, pemerintah optimistis sektor pendidikan dapat menjadi motor dalam mencetak SDM yang berdaya saing global sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.*
