JAKARTA BARAT – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Pada tahun 2026, Jakarta Barat mendapat alokasi sebanyak 1.000 unit rumah untuk diperbaiki melalui program tersebut.
Komitmen itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, saat menghadiri kegiatan peresmian dan peninjauan program bedah rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat.
Dalam sambutannya, Tito mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Jakarta Barat karena pernah bertugas di Ibu Kota saat masih berdinas di Kepolisian. Ia menilai persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi salah satu tantangan besar yang harus segera ditangani di DKI Jakarta.
Menurutnya, berdasarkan data yang diterima pemerintah, masih terdapat ratusan ribu rumah yang membutuhkan perbaikan, dengan Jakarta Barat menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah rumah tidak layak huni cukup tinggi.
“Tambora merupakan salah satu kawasan yang masih memiliki banyak rumah tidak layak huni. Bahkan masih ada warga yang belum memiliki rumah. Karena itu, program bedah rumah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya program bantuan perbaikan rumah yang bersumber dari berbagai pihak, termasuk Baznas dan instansi terkait, masih terbatas dan hanya mampu menjangkau ratusan rumah setiap tahunnya. Namun, pada 2026 pemerintah meningkatkan cakupan program secara signifikan dengan mengalokasikan 1.000 unit rumah bagi warga Jakarta Barat.
“Seribu rumah itu jumlah yang besar. Ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian besar terhadap masyarakat kecil agar dapat menempati rumah yang lebih layak dan sehat,” katanya.
Selain menyoroti program BSPS, Tito juga memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak. Salah satunya melalui pembebasan berbagai biaya administrasi perumahan yang diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam mengakses kepemilikan rumah.
KUR Dorong Ekonomi Kerakyatan
Dalam kesempatan yang sama, Tito turut mengapresiasi pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai berhasil menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data yang disampaikan pihak Bank BRI, penyaluran KUR dalam kegiatan tersebut telah mencapai Rp340 miliar, dengan tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat di bawah 2 persen.
“Jangan pernah meremehkan pelaku UMKM. Mereka terbukti mampu mengelola usaha dengan baik dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit secara disiplin. Program ini memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja,” tegas Tito.
Sebagai bentuk nyata keberhasilan program tersebut, Tito berdialog langsung dengan Agus Asmat, warga Kebon Jeruk yang memperoleh fasilitas KUR sebesar Rp100 juta untuk mengembangkan usaha rumah kos miliknya. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun enam kamar kos baru yang kini menjadi sumber tambahan pendapatan bagi keluarganya.
Pemerintah berharap sinergi antara Program BSPS dan KUR dapat terus diperkuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyediaan hunian yang layak dan dukungan permodalan bagi usaha mikro serta kecil, pemerintah optimistis kualitas hidup masyarakat sekaligus perekonomian kerakyatan dapat tumbuh secara berkelanjutan.*
