JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kinerja Dewan yang dinilai belum optimal dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum audiensi bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), serta sejumlah organisasi kepemudaan dan keagamaan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/9).
“Selaku pimpinan, kami menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi kami,” ujar Dasco usai mendengarkan aspirasi peserta audiensi.
Dasco mengakui bahwa permintaan maaf tidak cukup tanpa langkah nyata. Ia menegaskan DPR akan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan reformasi internal guna memperbaiki kinerja lembaga legislatif yang selama ini dinilai publik kurang responsif dan transparan.
Tiga Langkah Awal: Evaluasi Tunjangan, Hentikan Kunker, dan Reformasi Lembaga
Dalam kesempatan itu, Dasco mengumumkan sejumlah langkah konkret sebagai bagian dari komitmen DPR untuk melakukan pembenahan internal:
- Evaluasi Tunjangan DPR:
DPR akan meninjau ulang seluruh skema tunjangan yang diterima anggota. Sebagai langkah awal, tunjangan perumahan resmi dihentikan per 31 Agustus 2025, lebih cepat dari rencana semula yang ditetapkan akhir Oktober. - Moratorium Kunjungan Kerja:
DPR juga memutuskan untuk memberlakukan moratorium terhadap kunjungan kerja (kunker) sementara waktu, khususnya untuk perjalanan dalam negeri yang dinilai tidak mendesak. Kebijakan ini diambil demi efisiensi anggaran dan menjawab kritik publik. - Reformasi DPR:
Dasco menegaskan bahwa agenda reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif untuk menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.
“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR. Semua masukan dari masyarakat, termasuk dari rekan-rekan mahasiswa hari ini, akan kami tindak lanjuti secepatnya,” ucap Dasco.
Langkah permintaan maaf dan pembenahan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap DPR, terutama terkait belanja anggaran dan respons terhadap dinamika sosial politik terkini. Audiensi dengan BEM SI menjadi salah satu momentum penting yang mendorong DPR untuk lebih terbuka terhadap kritik dan memperbaiki citra kelembagaan di mata masyarakat.*
