JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan terus melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Pengusutan kasus ini sudah berjalan sejak awal 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan fokus utama penyelidikan saat ini adalah menelusuri dugaan peristiwa pidana pada proses pengadaan proyek strategis nasional tersebut.
“KPK fokus pada proses hukumnya terkait pengadaannya. Dalam penyelidikan ini, KPK berupaya menemukan dugaan peristiwa pidananya, dan kami masih berada di tahap itu,” ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/11) sore.
Pernyataan Prabowo Dinilai Sebagai Bentuk Dukungan, Bukan Intervensi
Budi juga menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu terkait proyek Whoosh tidak dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum.
Menurutnya, Presiden justru memberikan dukungan terhadap upaya KPK dalam memastikan setiap anggaran negara digunakan secara bersih dan tepat sasaran.
“Itu adalah dukungan terhadap program-program presiden dan pemerintah. Kita menyadari bahwa korupsi dapat merusak setiap rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan,” kata Budi.
Ia menekankan, kerja KPK merupakan bagian dari upaya memperkuat efektivitas program pemerintah, termasuk proyek transportasi publik.
Presiden Prabowo: Tidak Ada Masalah dengan Proyek Whoosh
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah pernyataan mengenai polemik utang proyek Whoosh saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab penuh atas keberlanjutan proyek tersebut, termasuk aspek pembiayaan yang menjadi sorotan publik.
“Enggak usah khawatir soal ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan,” tegas Prabowo.
Ia juga menekankan bahwa transportasi publik tidak semestinya dihitung berdasarkan untung dan rugi semata, melainkan pada manfaat yang dinikmati masyarakat.
Menurut Prabowo, transportasi massal merupakan bagian dari public service obligation (PSO) atau kewajiban negara dalam menyediakan layanan publik.
“Tadi Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa seluruh kereta api disubsidi 60 persen oleh pemerintah, dan rakyat hanya membayar 20 persen. Ini bentuk kehadiran negara,” ucapnya.
KPK Siap Lanjutkan Penelusuran
KPK memastikan penyelidikan dugaan korupsi Whoosh akan berjalan sesuai prosedur tanpa dipengaruhi pernyataan politik maupun polemik publik.
“Kami tetap bekerja secara independen dan profesional untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana dalam pengadaan proyek tersebut,” kata Budi.
Penyelidikan KCJB Whoosh menjadi salah satu kasus besar yang terus menjadi perhatian publik mengingat proyek ini merupakan salah satu ikon transportasi modern Indonesia.*
