“Artinya setiap percakapan yang menyoal penundaan Pemilu berharap bahwa KPU tidak terpengaruh dengan isu penundaan Pemilu dan tetap menjalankan tahapan yang sudah disepakati,” tuturnya.
Yayan menyebut warganet memiliki anggapan KPU dan Bawaslu berpeluang dijadikan alasan untuk melegitimasi penundaan Pemilu. PB PMII kemudian mendorong agar KPU dan Bawaslu segera membahas dan memastikan persiapan tahapan Pemilu berjalan.
Jika tidak, dikhawatirkan isu yang digelontorkan Luhut ini dapat membuat kepercayaan publik kepada KPU Bawaslu menurun.
“Menurut saya penting bagi penyelenggara pemilu untuk segera memastikan tahapan pemilu ini segera berjalan,” ujar Yayan.
Sebelumnya wacana penundaan Pemilu digelontorkan sejumlah elite partai, antara lain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Tak lama berselang, Luhut mengklaim adanya big data berisi 110 juta percakapan di media sosial yang mendukung penundaan Pemilu. Luhut juga menyebut di antaranya termasuk pada pemilih Partai Demokrat, Gerindra, hingga PDIP.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Sedangkan, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyampaikan tidak bisa membuka big data itu ke publik. Ia hanya mengatakan big data itu dikelola secara internal.
