JAKARTA – Sejumlah kontraktor mengeluhkan lambatnya proses pembayaran pekerjaan oleh pihak Pemerintah Kota Adminitrasi Jakarta Barat dalam pengadaan barang dan jasa.
“Sudah hampir 6 bulan proses penagihan itu sudah kita ajukan, tapi hingga hari belum juga ada pencairan dari Pemkot Jakarta Barat,” kata Nur, salah satu kontraktor di kawasan kantor Walikota Jakarta Barat, Rabu (14/9/2022).
Nur menjelaskan, dirinya dan beberapa kontraktor lainnya merasa heran. Dengan jumlah tagihan yang tidak terlalu besar itu sampai dengan saat ini belum dibayarkan. “Iya, saya dan rekan yang lainnya juga merasa heran, kenapa kok tagihan kami yang nilainya memang tidak besar dan hanya pengadaan langsung sampai berbulan-bulan belum dibayarkan,” ucapnya.
“Nga tau juga alasannya apa. Setiap kita tanyakan ke pihak terkait selalu tidak mendapatkan jawaban yang tidak pasti alasannya apa. Mereka bilang berkasnya sudah di meja Walikota,” imbuhnya.
Bagaimana kami para kontraktor ini bisa berjalan dengan baik, lanjut Nur, sedangkan dana yang ada itu nyangkut tidak bisa berputar untuk kebutuhan lainnya. Padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah seperti tahun ini.
Sebenarnya, kata dia, lambatnya proses pencairan dana APBD itu juga menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta Barat. Selain itu juga menganggu penyerapan APBD dari masing-masing SKPD yang ada di Pemkot Jakarta Barat.
“Kalau anggaran mengendap di kas saja bagaimana perputaran ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau penyerapan APBD-nya tidak berjalan. Selain itu kami sebagai pengusaha atau kontraktor juga merasa kesulitan, karena uang tidak berputar,” terangnya.
Ia mempertanyakan terkait tagihan yang di APBD tri wulan kedua dan sekarang sudah masuk ke anggaran tri wulan ketiga yang belum juga tanda-tanda akan dicairkan oleh pihak Pemkot Jakarta Barat.
“Entah apa alasannya. Apakah DKI tidak punya duit? Kami rasa itu tidak mungkin. Padahal semua kelengkapan berkas sudah beres. Kalau informasi yang kami dapat dari SKPD yang menaungi pekerjaan kami, itu berkas sudah numpuk di meja Wali Kota. Kenapa sampai sekarang belum bisa dicairkan? Aneh aja sih,” ucap Nur dengan nada mengeluh.
Terkait keluhan itu, wartawan mencoba melakukan konfirmasi kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Walikota Jakarta Barat, Amin Haji. Saat di konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp belum memberikan jawaban.
