Setya Novanto dan Mantan Sekjen MA Nurhadi Ribut di Penjara Sukamiskin

  • Bagikan
Terpidana Kaus EKTP Setya Novanto dan Mantan Sekjen MA Nurhadi selisih paham di Sukamiskin (Ilustrasi: GSN)

BANDUNG – Dua mantan pejabat yang saat ini menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat dikabarkan terlibat persilihan di dalam penjara.

Mereka adalah Setya Novanto terpidana kasus e-KTP dan mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman

“Ada perselisihan dan sudah selesai. Sudah klir,” ujar Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham, Rika Aprianti, saat dikonfirmasi, Rabu (2/3).

Namun demikian, Rika tak mengungkapkan penyebab kedua terpidana kasus korupsi itu terlibat perselisihan.

Hanya saja, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kalapas Sukamiskin, ia mengatakan masalah sudah selesai.

“Sudah konfirmasi Kalapasnya, perselisihan sudah selesai dan dilanjutkan dengan pembinaan,” tutur Rika.

Rika menambahkan perselisihan di Lapas merupakan salah satu risiko yang dihadapi dalam menangani warga binaan.

BACA JUGA :  Interpol Polri Telusuri Tengah Dugaan Jual Beli Organ Manusia di Brazil

Namun, ia menggaris bawahi bagaimana agar setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Yang penting kata Rika perselisihan tersebut bisa dan telah terselesaikan

Sementara itu, Kalapas Sukamiskin, Elly Yuzar, mengatakan tidak ada perselisihan antara Setnov dengan Nurhadi, tetapi hanya ada perbedaan komunikasi yang tidak nyambung. Peristiwa itu terjadi pada Februari lalu.

“Sudah lama itu ya sekitar bulan kemarin [Februari], kalau dibilang perselisihan, apa ya, di sini mereka kan bergaul, mungkin tidak cocok komunikasinya sehingga dikatakan terjadi segala macam, itu enggak benar,” terang Elly.

“Enggak ada kaitan ke sana [terkait perebutan sel], bahkan Pak Nurhadi datang ke mari kita lakukan isolasi selama 14 hari,” ucapnya.

BACA JUGA :  Kontak Tembak Kelompok Separatis Teroris Papua Tewaskan 1 Prajurit, TNI Siaga 1

Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.

Selain pidana badan, Setnov diwajibkan membayar uang pengganti senilai US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan.

Lebih lanjut, hak politik Setnov dicabut selama lima tahun, terhitung sejak dirinya selesai menjalani masa pidana pokok.

Sementara itu, Nurhadi sedang menjalani masa pidana penjara selama 6 tahun atas kasus suap dan gratifikasi terkait dengan pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan.

Dalam putusan tingkat kasasi, Nurhadi juga dihukum membayar kewajiban pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan.


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *