YLBHI Sebut Pemerintah Jokowi sama dengan Orde Baru, Ngabalin: Buka Mata Buka Telinga

  • Bagikan
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin (poto:Istimewa)

JAKARTA – YLBHI memposting foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejajar dengan foto mantan Presiden Soeharto dengan caption persamaan pemerintahan Jokowi dan Orde Baru (Orba), Senin (14/2/2022).

Seperti dilihat Garudasatunews, YLBHI mengatakan bahwa pemerintah Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunan.

Mereka katanya mengingkari mandate Konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Itu buatan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak membernya,” kata Ketua YLBHI, M. Isnur kepada wartawan.

Berikut 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orba:

  1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba “dari atas” ke “bawah” untuk kejar target politik minus demokrasi.
  2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis
  3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural
  4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah
  5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
  6. Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dg cara perampasan & perusakan lingkungan.
  7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko
  8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh
  9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap
  10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta
BACA JUGA :  Hadiri Istighosah Rabithah Melayu Banjar, Jokowi Beberkan Alasan Penting Pindah Ibu Kota

Foto Jokowi sejajar dengan Soeharto itu, kata Isnur, aslinya dibuat oleh Fraksi Rakyat Indonesia. Sementara YLBHI hanya mem-posting ulang dan menyebarkan.

Menanggapi soal postingan itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan dia pada dasarnya menghormati setiap kritik yang disampaikan ke pemerintah.

Namun, Ngabalin mengkritik balik pernyataan YLBHI. Ngabalin mempertanyakan penilaian utuh YLBHI terhadap Soeharto. Dia menganggap tidak seluruhnya kepemimpinan Soeharto negatif.

“Tanya dia apakah dia memberikan penilaian masa pemerintahan Soeharto seluruhnya jelek? Apa tidak ada secuil kebaikan yang Pak Harto lakukan? Buka mata dan hati untuk menilai pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Ngabalin.

Untuk kasus Wadas, Ngabalin menilai cara YLBHI menyamakan Jokowi dan Soeharto juga tendensius. Menurut dia kasus Wadas lebih pas ditanyakan kepada bupati, bukan kepala negara.

BACA JUGA :  Jokowi Berharap Jalan Akses Labuan Bajo-Golo Mori Jadi Destinasi Wisata Super Prioritas

“Masa sih bupati enggak bisa berfungsi menangani masalah itu,” imbuhnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *