KPK Panggil 14 Saksi Soal Kasus Dugaan Korupsi di Bursel Maluku

  • Bagikan
Gedung KPK. (Foto/ist)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil 14 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Maluku.

“Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 di Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polres Pulau Buru,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, Senin (24/1).

KPK menyebutkan empat belas saksi itu yaitu PNS Balai Pelaksanaan Jalan XVI Ambon Ajid Kunio, Kepala Bidang Cipta Karya 2014-2016 Adrian Maun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PU di Kabupaten Buru Selatan sejak 2014 Agus Mahargianto, Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan periode 2011-2016 Alexander Torry.

BACA JUGA :  Dua Warga Aceh Nekat Bawa Sabu-sabu Seberat 21 Kg dengan Upah Rp 40 Juta

Selanjutnya, Bendahara BPKAD Kabupaten Buru Selatan 2010-sekarang Gamar The,
Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Buru Selatan Cones A Sahetapy, PNS Kabupaten Buru Selatan Evi Rosalina, Kepala Bidang pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan tahun 2019-sekarang Gregorius Yosep Tortet, Hongdiyanto Silvia selaku Direktris PT Dharma Bakti Abadi.

Kemudian, Staf Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan 2012-sekarang Ilyas Akbar Wael, Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Buru Selatan/PPK Joseph AM Hungan, Liem Sin Tiong selaku wiraswasta/karyawan Ivana Kwelju, Markus Kwelju selaku Direktur CV Fajar Mulia, dan Anggota Panitia Pengadaan atau Pokja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 Rajab Letetuny.

BACA JUGA :  2 Tukang Ojek Dibunuh Secara Sadis oleh Kelompok Bersenjata di Papua, 1 Orang Hilang

Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan siapa pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun kronologi kasusnya.

KPK saat ini masih mengumpulkan bukti diantaranya dengan memanggil saksi-saksi yang terkait dengan kasus tersebut.

KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi di Kabupaten Buru Selatan dan mengamankan berbagai bukti guna mendukung unsur pembuktian dari dugaan pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

Sebelumnya pada Pada Rabu (19/1), KPK menggeledah kantor bupati, kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan rumah dari pihak yang terkait dengan kasus. Tim penyidik mengamankan dokumen beberapa proyek pekerjaan dan dokumen lain mengenai dugaan aliran dana yang diterima oleh pihak-pihak yang terkait dengan kasus.

BACA JUGA :  Pers Harus Tetap Hajar Korupsi

Selanjutnya, KPK juga mengamankan dokumen aliran sejumlah uang dan barang elektronik dari penggeledahan pada Kamis (20/1) dan Jumat (21/1).

Lokasi yang digeladah, yaitu kantor Dinas Sosial, kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Anak, kantor Koperasi dan Usaha Menengah, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas PTSP, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, kantor Dinas Kesehatan, kantor Dinas Perhubungan, dan rumah dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus.

(in)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *