BOGOR – Maraknya penyalahgunaan wewenang petinggi Polri dalam kasus pertambangan ilegal, judi online dan peredaran narkotika, masyarakat meminta Institusi Polri dikembalikan lagi di bawah kementerian. Hal tersebut menjadi pembahasan di Rapat Kerja (Raker) Indonesia Police Watch (IPW) di Bogor, Sabtu (25/2/2023).
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, memandang posisi Polri dari konteks Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang di bawah presiden, perkembangan yang terkini masyarakat menyoroti terkait penegakan hukum oleh reserse.
“Masyarakat mendesak agar polisi di bawah kementerian, kembali lagi di bawah TNI, ini masukan masyarakat yang besar. Bagaimana IPW menyikapi dan dibahas di Raker kali ini,” kata Sugeng.
Terkait Undang-undang pemberantasan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, IPW juga mendorong tingkat Mabes Polri segera membentuk Direktorat Tindak Pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Di tingkat Mabes Polri supaya dibentuk, agar kebijakan perlindungan perempuan dan anak mendapatkan kekhususan. Memang selama ini ada Tindak Pidana Umum, namun ini biar lebih khusus lagi,” ungkapnya.
IPW juga meminta Polri melakukan pembenahan kinerja reserse yang mendapat sorotan publik terkait penyalahgunaan kewenangan, berpihak, menyembunyikan dokumen, menghilangkan alat bukti, terlibat dalam memeras semua pihak.
“Kinerja Reserse harus segera dibenahi, karena sudah menjadi sorotan publik,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, IPW juga berharap polisi untuk mengambil posisi yang independen, tidak berpihak ke satu calon.
Mafia keadilan merupakan satu sinyalemen ke beberapa pihak polisi yang mengabdi ke beberapa mafia dengan menggunakan instrumen kekuasaan penegakan hukum ada pendanaannya untuk tunduk kepada kekuatan modal dan kekuatan kekuasaan dan mengesampingkan hak-hak rakyat, ini menjadi sorotan bagi IPW.
“Rekomendasi-rekomendasi ini kita akan sampaikan ke Kapolri, untuk bersama-sama yang diinginkan masyarakat mewujudkan dirinya sebagai Tribrata,” pungkas Sugeng.
