JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa membeberkan nama ataupun kriteria calon pejabat (Pj) daerah pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jokowi mengaku sedang mempersiapkan dan hanya memastikan prosesnya sedang berlangsung.
“Ya, dalam proses persiapan nama-nama dulu,” kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2).
Pada pertemuan beberapa waktu, Jokowi juga bicara soal Pj. kepala daerah dari kalangan TNI-Polri. Dia merespons wacana yang bergulir usai pernyataan Kementerian Dalam Negeri.
Saat itu, Jokowi juga tak menjawab secara tegas apakah akan melantik Pj. kepala daerah dari TNI ataupun Polri. Ia hanya merujuk kembali pada aturan perundang-undangan.
“Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I, UU-nya tidak memungkinkan,” tutur Jokowi pada acara di Istana Kepresidenan, Jakartta Rabu (19/1) bulan lalu.
Sebelumnya, sejumlah pakar membicarakan proses peralihan kepemimpinan di daerah jelang 2024. UU Pilkada mengatur tidak ada pilkada pada 2022 dan 2023.
Untuk mencegah kekosongan kepemimpinan, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menunjuk penjabat kepala daerah dari ASN. Presiden berwenang menentukan Pj. gubernur, sedangkan Mendagri berwenang menunjuk Pj. bupati dan wali kota.
