PAMEKASAN – Ribuan pekerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan memadati halaman Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Kamis (2/7/2026). Aksi damai tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ketidakpastian keberlanjutan program MBG telah memunculkan keresahan di kalangan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan harapan pada program tersebut.
Dengan membawa berbagai tuntutan, massa meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan DPRD tidak hanya memberikan dukungan secara lisan, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memperjuangkan keberlangsungan program MBG yang merupakan salah satu program strategis nasional.
Koordinator lapangan aksi, Khoirul Kalam, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk ikhtiar menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat dan ribuan tenaga kerja yang terlibat dalam program MBG.
Program ini bukan hanya soal makan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian ribuan pekerja. Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD benar-benar memperjuangkan agar program ini tetap berjalan,” tegas Khoirul Kalam.
Menurut peserta aksi, keberadaan MBG telah memberikan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, mulai dari tenaga kerja, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, hingga sektor usaha lainnya yang ikut bergerak karena adanya program tersebut.
Menanggapi aspirasi massa, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan MBG. Ia menilai program tersebut memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah menekan angka stunting.
Kami mendukung program MBG karena manfaatnya dirasakan masyarakat. Program ini diharapkan tetap berjalan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Kholilurrahman di hadapan massa aksi.
Dukungan serupa juga disampaikan Kasatgas MBG Kabupaten Pamekasan, Sukriyanto. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Ali Maskur, menyatakan lembaganya mendukung keberlanjutan MBG dengan catatan seluruh pelaksanaannya tetap mengacu pada regulasi, standar mutu makanan, transparansi pengelolaan, dan mekanisme pengawasan yang berlaku.
Kami mendukung program ini sepanjang dilaksanakan sesuai aturan. Kualitas menu, tata kelola, dan pengawasannya harus menjadi perhatian agar tujuan meningkatkan gizi masyarakat benar-benar tercapai,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen moral, Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, serta perwakilan massa aksi menandatangani fakta integritas sebagai simbol dukungan terhadap aspirasi pekerja MBG.
Meski demikian, sejumlah peserta aksi berharap dukungan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata. Mereka menilai komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui langkah konkret dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar keberlangsungan program benar-benar memiliki kepastian.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian. Setelah seluruh rangkaian penyampaian aspirasi selesai, massa membubarkan diri secara damai.
Ke depan, publik akan menanti sejauh mana komitmen yang telah disampaikan pemerintah daerah dan DPRD diwujudkan dalam langkah nyata. Bagi ribuan pekerja MBG, kepastian kelanjutan program bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan menyangkut keberlangsungan pekerjaan, roda perekonomian lokal, dan harapan masyarakat terhadap pemenuhan gizi generasi mendatang.
